SURABAYA–Pembangunan double track lintas utara Jakarta-Surabaya, yang terganjal pembebasan tanah di sebagian kecil lokasi, segera beres. Pemkot Surabaya akan turun tangan membantu pembebasan lahan jalur ganda kereta api itu. Ada dua titik yang ditangani pemkot. Yakni, di Tandes dan Pakal. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono pada Jumat (9/5), pemerintah pusat meminta bantuan membebaskan lahan.
Risma langsung menyatakan kesiapannya untuk turun tangan dalam pembebasan lahan di wilayahnya. Wali kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu membeberkan dua lahan yang belum dibebaskan. Yakni, di Kecamatan Tandes seluas 76 m2 dan di Kecamatan Pakal sekitar 15 m2. Lahan milik pemkot di Tandes saat ini digunakan persawahan. Sedangkan lahan di Pakal berdiri balai RW. ’’Kami bahas terus dengan warga,’’ ujar Minggu kemarin (11/5).
Pihaknya akan menempuh jalur ganti rugi untuk lahan milik pemkot. Sedangkan proses pembebasan lahan warga sedang dibicarakan. Dia mengungkapkan, lahan warga sebenarnya tinggal dibayar. Masalahnya, kepada siapa Kementerian Perhubungan membayar. ’’Ini lahan milik banyak warga,’’ terangnya. Dia mengatakan, nominal uang pengganti tanah tidak begitu banyak. Yang terpenting, pembebasan lahan dilakukan cepat. Risma menargetkan, pembebasan lahan tersebut kelar 2014.
Kelanjutan double track maupun jalur baru menuju Teluk Lamong juga bisa berlanjut pada tahun yang sama. Dukungan pemkot itu bukan tanpa tujuan. Sesuai dengan data Kementerian Perhubungan, jika double track beroperasi, akan bisa dihemat bahan bakar minyak (BBM) KA Jakarta–Surabaya. Nilainya bisa mencapai Rp 3,4 triliun. ’’Kalau BBM bisa dihemat sebanyak itu dengan digantikan double track, Surabaya juga akan membantu. Penghematan BBM ini berarti mengurangi polusi udara,’’ tuturnya.
Sementara itu, data berbeda disampaikan Dirjen Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko. Lokasi double track yang terhambat lahan berada di Bubutan mendekati Stasiun Pasar Turi. Ruang milik jalan maupun ruang manfaat jalan jalur KA sepanjang 400 meter terkendala jalan kampung. ’’Jarak antarlintasan terlalu mepet. Butuh lebar tambahan sekitar 4 meter lagi,’’ jelas mantan direktur keselamatan perkerataapian itu.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Timur Nur Setiawan. Tuntutan warga supaya akses di kampung tidak terkepras jalur kereta membuat proses negosiasi masih berjalan. Ganti rugi tanah berkisar Rp 3 juta per meter. ’’Kebanyakan proses administrasi menunggu surat keterangan ahli waris pemilik,’’ tutur Setiawan. (idr/sep/c4/ib)
Sumber: Jawapos.com 12.05.2014
